www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:10/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:10 April 2019
Penggugat:SRI RAHAYU
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:

1.  Mengabulkanpermohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan “Batal”atau “Tidak Sah” :

  • Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00869 Tanggal 19 Juli 2017, Luas 1162 M2 ( Seribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi ) Atas Nama ROSIDAH, oleh Kepala Kantor  Pertanahan Kabupaten Katingan ; 

3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk Mencabut :

  • Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00869 Tanggal 19 Juli 2017, Luas 1162 M2 ( Seribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi ) Atas Nama ROSIDAH, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan selaku Tergugat I; 

 

4.  Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:22 Agustus 2019
Tanggal Minutasi:27 Agustus 2019

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO Hakim Ketua 10 April 2019
02
FRANS CH. SUBROTO Hakim Anggota 10 April 2019
03
FENI ENGGARWATI Hakim Anggota 10 April 2019

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
YUSRAN IBERAHIM 10 April 2019

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 750,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
10 April 2019 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 17,000.00
02
10 April 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 12,000.00
03
10 April 2019 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
04
16 April 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 22,000.00
05
16 April 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 12,000.00
06
23 April 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 22,000.00
07
30 April 2019 ATK Rp. 150,000.00
08
15 Mei 2019 Meterai Putusan Sela Rp. 6,000.00
09
15 Mei 2019 Redaksi Putusan Sela Rp. 10,000.00
10
28 Mei 2019 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 17,000.00
11
02 Juli 2019 Pemeriksaan Setempat Rp. 3,400,000.00
12
15 Agustus 2019 Biaya Juru Sumpah Rp. 80,000.00
13
22 Agustus 2019 Meterai Rp. 6,000.00
14
22 Agustus 2019 Redaksi Rp. 10,000.00
15
23 Agustus 2019 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
16
26 Agustus 2019 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 306,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut

ARSIP BERITA