www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 318/SEK/KS.00/05/2018  tanggal 30 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2018, pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018... Lebih lanjut
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut


Pedoman Pengaduan

Administrator | Kamis, 07 April 2016 - 18:01:06 WIB | dibaca: 769 pembaca

PEDOMAN  PENGADUAN

A.    A. Sumber Pengaduan.

1.      Dari Masyarakat :

·         Para Pencari Keadilan;

·         Pengacara;

·         Lembaga Bantuan Hukum;

·         Dewan Perwakilan Rakyat;

·         Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

·         Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

·         Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

·         Komisi Hukum Nasional;

·         Komisi Ombudsman Nasional;

·         Komisi Yudisial (KY);

·         Dan lain-lain.

2.      Pengaduan dari Internal Lembaga Pengadilan

Pengaduan ini ditujukan terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang diajukan oleh lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya).

3.      Laporan Kedinasan

Laporan Kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

4.      Informasi dari :

·         Instansi Lain;

·         Media Massa;

·         Isu yang Berkembang.

 

B.     B. Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

 

C.     C. Proses Penanganan Pengaduan

1.         Pencatatan;

2.         Penelaahan;

3.         Penyaluran;

4.         Pembentukan Tim Pemeriksa;

5.         Survey Pendahuluan;

6.         Menyusun Rencana Pemeriksaan;

7.         Pelaksanaan Pemeriksaan.

 

  •  MATERI PENGADUAN

Materi Pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.     Pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

2.     Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;

3.     Pelanggaran sumpah jabatan;

4.     Pelanggaran terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

5.     Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;

6.     Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;

7.     Mal Administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;

8.     Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

 

  • HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

·         Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas;

·         Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

·         Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan;

·         Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

·         Membuktikan bahwa Ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;

·         Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

 

C. Hak Institusi Pemeriksa

·         Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kepada pihak terlapor, pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;

·         Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

 

  • TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.    Memeriksa Pengaduan, meliputi :

·         Identitas Pengadu;

·         Relepansi Kepentingan Pengadu;

·         Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

·         Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

b.    Memeriksa pihak-pihak yang terkait. Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c.     Memeriksa pihak yang diadukan

d.   Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e.    Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f.      Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g.    Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

*) Sumber Informasi :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  RI  No 076 KMA SK VI 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan(1).pdf


 



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut