| Ringkasan Gugatan | : | Posita : ;
-360
-360
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/742/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama AMIE, S.PdPetitum :
-360
-360
Dalam Penundaan :
-360 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam point angka 22 (dua puluh dua) tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda/tidak melakukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat atas Objek Sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/42/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama AMIE, S.Pd Nip. 19610603 198109 2 001
3. Memerintahkan Tergugat menggantikan hukuman disiplin yang dijatuhkan tersebut dari Pasal 7 angka (4) huruf d, PP 53 Tahun 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjadi Pasal 7 angka (4) huruf c berupa Pembebasan dari jabatan.
Dalam Pokok Perkara :
-360 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/742/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipiul an. AMIE, S.Pd Nip. 19610603 198109 2 001 Pangkat Pembina IV/a Jabatan Kepala Sekolah SDN 1 Tambun Lupak Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas
3. Mewajibkan kepada tergugat UNTUK MENCABUT Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. : 188.44/742/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nip. 19610603 198109 2 001 Pangkat Pembina IV/a Jabatan Kepala Sekolah SDN 1 Tambun Lupak Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas Atas Nama AMIE, S.Pd.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. |
Informasi Perkara
Jadwal Sidang
Putusan Perkara
E-Library
Kebijakan
KEMBALI
SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus
