DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Lahei Mangkutup tanggal 18 September 2017 tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017.
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 443/DPMD TAHUN 2017 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas,Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017
4. Mewajibkan tergugat melaksanakan pemilihan ulang kepala desa Lahei Mangkutup tahun 2017 dengan cara demokratis, mengganti panitia pelaksana pemilihan yang netral, menyeleksi ulang Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPSII dusun Manyuluh dan mengeluarkan 64 (enam puluh empat) orang pemilih tidak sah dari daftar pemilih tetap (DPT) TPSI desa lahei mangkutup yaitu daftar nama Sebagai berikut:

DAFTAR NAMA 64 ORANG PEMILIH DI TPS I DESA LAHEI MANGKUTUP

YANG TIDAK PUNYA KTP DAN KARTU KELUARGA DI LAHEI MANGKUTUP

�

�

5. � �Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 443/DPMD TAHUN 2017 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas,Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017.dengan menerbitkan Surat Keputusan yang baru melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara ini.

6. � �Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK;�����
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK dari buku register perkara;���
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.500;- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);-----------------------------------------------------