1. PRIMAIR :

�

1.

Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

�

�

2.

Menolak Permohonan Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

�

�

3.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018;

�

�

4.

Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan Data HGU berupa :

1. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah memperoleh HGU� ;
2. Peta (SHP) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU

�

kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan dokumen dimaksud kepada Termohon Keberatan, yaitu sebagimana diatur dalam:

�

�

�

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);

3.� Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191� dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);

4.� Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

�

�

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Pemohon Keberatan :

1.� Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.� Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3.� Tidak� Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4.� Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

�

�

5.

Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalah informasi yang dikecualikan.

�

�

6.

Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 776/6.62-200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal Permohonan Informasi Publik;

�

�

�

7.Menyatakan sah������.

7.

Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 3 /BA-100/VI/2016 tanggal 15 Juni 2018;

�

8.

Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.