1. Membatalkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan� Negeri� Kuala� Kurun� dan� Pengadilan� Negeri Penajam Tahun Anggaran 2020 karena Kesalahan Evaluasi. sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 109 tentang Tender/Seleksi Gagal, yang berbunyi :
Poin 1
a)� �terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c)� �tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
d)� dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini;
e)� �seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
f)� � seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
g)� �seluruh� penawaran� harga� pada� Tender� Terbatas� atau� Tender� Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
h)� �negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau i)� � KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
2. Memberikan sanksi administratif kepada anggota pokja ULP berupa pencabutan/pembekuan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah
3.� �Memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa pembekuan/pencabutan sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mencopot dari Jabatan yang sedang dijalaninya
4. Membuka alamat portal internet (IP Address) ke 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang sebagai upaya pembuktian KKN calon penyedia yang memasukkan penawaran.
5.� �Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara.� | 
Informasi Perkara
Jadwal Sidang
Putusan Perkara
E-Library
Kebijakan
KEMBALI
SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus
