A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya objek sengketa yaitu :
2.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1. 197 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 202/1999 tanggal 2 Agustus atas nama pemegang hak SUPARNO:
2.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 198 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 203/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak SURATNO:
2.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 199 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 204/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak DILAR; dan
2.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 196 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 201/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak NASRULAH.
Sampai ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.
�
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu :
2.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1. 197 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 202/1999 tanggal 2 Agustus atas nama pemegang hak SUPARNO:
2.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 198 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 203/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak SURATNO:
2.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 199 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 204/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak DILAR; dan
2.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 196 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 201/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak NASRULAH.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yang ada pada Tergugat yaitu :
3.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1. 197 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 202/1999 tanggal 2 Agustus atas nama pemegang hak SUPARNO:
3.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 198 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 203/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak SURATNO:
3.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 199 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 204/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak DILAR; dan
3.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 196 tanggal 20 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor: 201/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pemegang hak NASRULAH.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. | 
Informasi Perkara
Jadwal Sidang
Putusan Perkara
E-Library
Kebijakan
KEMBALI
SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus
