1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja� Pengembangan� Kawasan� Permukiman� Provinsi� Kalimantan Tengah� Tahun Anggaran� 2016� No.HK.01.22/KPTS/PKP-KT/IV/74� tentang Pembentukan� �Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan� Kerja Pengembangan� Kawasan Permukiman� Provinsi Kalimantan Tengah� Tahun Anggaran 2016 , tanggal 01 Agustus 2016
3. Mewajibkan kepada� Tergugat untuk mencabut� Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja� Pengembangan� Kawasan� Permukiman� Provinsi� Kalimantan Tengah� Tahun Anggaran� 2016� No.HK.01.22/KPTS/PKP-KT/IV/74� tentang Pembentukan� �Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan� Kerja Pengembangan� Kawasan Permukiman� Provinsi Kalimantan Tengah� Tahun Anggaran 2016 , tanggal� 01 Agustus 2016
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini� �. | 
Informasi Perkara
Jadwal Sidang
Putusan Perkara
E-Library
Kebijakan
KEMBALI
SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus